DPRD Kota Madiun Desak Perubahan Total Penataan Bogowonto, Minta Integrasi Langsung dengan Alun-Alun

Reporter : Rio Hermawan
Penampakan kawasan Bogowonto Kota Madiun (ist/SRTV)

MADIUN, SRTV.CO.ID - Rencana penataan ulang kawasan Bogowonto kini menjadi sorotan serius dari DPRD Kota Madiun. Pihak legislatif mendesak agar proyek pengembangan ini tidak hanya berfokus pada penataan lapak kuliner semata, melainkan mampu menghadirkan dampak sosial serta ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

"Karena menurut kami itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan kota yang sekarang ini. Harus ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Pusat kota seharusnya kita bikin sesuatu yang berbeda," tegas Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, saat ditemui usai rapat paripurna jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, Kamis (12/11/2026).

Mengingat kawasan tersebut memiliki nilai historis yang penting bagi Kota Madiun, penataannya dinilai wajib terintegrasi langsung dengan kawasan Alun-Alun. DPRD menilai konsep saat ini terlampau kaku dan berdiri sendiri tanpa daya tarik yang kuat bagi pengunjung.

"Kalau saya melihat kereta api yang di sana itu kan belum diberikan asetnya kepada Pemerintah Kota. Itu yang menjadi pertanyaan, terus mau diapakan? Sejauh mana dengan memasang gerbong sekian banyak ini memberikan dampak yang signifikan," kritiki Armaya terkait kejelasan aset dan efektivitas ikon gerbong kereta.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyampaikan bahwa kajian penataan Bogowonto dalam RAPBD 2027 mengerucut pada dua opsi utama. Opsi pertama berfokus pada penataan kios untuk menopang ekosistem kawasan, sedangkan opsi kedua mengombinasikan kios tematik dengan perluasan ruang terbuka hijau (RTH).

"Kalau bicara anggaran, kita bicara impact-nya dulu. Bukan income, outcome, baru impact. Dibalik, coba impact-nya sejauh mana. Nanti kita kaji di situ," tandas Armaya menanggapi berbagai opsi modern yang diajukan eksekutif, seperti konsep kereta cepat Whoosh, kios kontainer, hingga *underpass* menuju Alun-Alun.

Meski pihak eksekutif telah menyiapkan beragam elemen atraktif dalam skema pembangunannya, DPRD Kota Madiun memilih untuk bersikap hati-hati. Dewan memastikan akan memanggil Pemkot Madiun untuk mengkaji kelayakan proyek ini secara mendalam guna memastikan efisiensi anggaran dan kebermanfaatan jangka panjang bagi warga.

Editor : SRTVRedaksi

Hukum
Berita Terpopuler
Berita Terbaru