NGANJUK, SRTV.CO.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan Puskesmas Bagor. Selasa (13/10/2026)
Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan fasilitas kesehatan publik tersebut berjalan sesuai dengan target dan standar yang telah ditentukan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana, menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek anggaran tahun 2023 yang baru dapat direalisasikan tahun 2026 akibat kendala teknis sertifikasi tanah.
"Ya, kita bersama-sama dengan Bapak Kadis Kesehatan dan teman-teman Komisi IV melakukan kegiatan peninjauan Puskesmas Bagor. Pembangunan baru bisa dilaksanakan tahun ini karena ada kendala kelengkapan sertifikat tanah, dan saat ini sudah memasuki minggu ke-14," ujar Fauzi Irwana
Meski pengerjaan telah berlangsung selama 14 minggu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa capaian realisasi fisik proyek masih di bawah target yang diproyeksikan oleh Dinas Kesehatan.
Fauzi Irwana menegaskan bahwa progres pembangunan saat ini masih tertinggal dari angka ideal yang diharapkan.
"Harapannya mencapai 50% lebih, tetapi sampai saat ini masih 44%. Namun, kita masih ada waktu sekitar dua bulan menuju tenggat 15 Desember, dan kami optimistis proyek ini bisa selesai tepat waktu," tegasnya.
Selain menyoroti masalah kelambatan progres fisik, Komisi IV DPRD Nganjuk juga menekankan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek konstruksi.
Terkait aspek keselamatan kerja, Fauzi Irwana menyayangkan minimnya penggunaan alat pelindung diri oleh para pekerja di lapangan.
"Kami menyampaikan kepada pengawas agar pekerja mengutamakan keselamatan kerja, salah satunya penggunaan helm. Tadi kita lihat tidak ada yang memakai helm sama sekali, padahal ini menyangkut keselamatan bersama dan harus dicermati," lanjut Fauzi.
Menanggapi potensi keterlambatan, Dewan menegaskan akan ada konsekuensi tegas jika pihak pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Mengenai sanksi dan pengawasan anggaran, Fauzi Irwana menggarisbawahi komitmen Komisi IV dalam mengawal proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
"Tentu ini perhatian khusus Komisi IV karena anggarannya mencapai Rp 6 miliar rupiah dengan pagu Rp 5,8 miliar dan nilai proyek Rp 4,6 miliar rupiah. Jika sampai tidak terselesaikan sesuai target 15 Desember, tentu harus ada sanksi tegas yang diberikan," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi