NGANJUK, SRTV.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Langkah nyata ini diwujudkan melalui Program Sekolah Rakyat yang kini tengah memasuki tahap akhir persiapan menjelang tahun ajaran baru.
Dalam rapat koordinasi bersama pilar-pilar sosial di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Rabu (8/7), Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dah Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro meminta seluruh elemen bergerak cepat.
"Kami minta bantuan seluruh pendamping PKH, TKSK, dan pekerja sosial untuk segera menyampaikan kepada calon siswa dan keluarganya bahwa tanggal 13 Juli mereka sudah harus siap masuk ke Sekolah Rakyat. Waktu kita tinggal lima hari, sehingga seluruh kebutuhan pribadi anak-anak juga perlu dipersiapkan sejak sekarang," ujar Wabup Trihandy dalam arahannya.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan dihadiri oleh Direktur Dayamas Kementerian Sosial RI serta jajaran kepala dinas terkait. Fokus utama pertemuan adalah memastikan teknis pemetaan kuota dan kesiapan asrama bagi para siswa baru.
Wabup Trihandy mengapresiasi dedikasi para pendamping sosial yang terus melakukan penjangkauan (tracking) hingga malam hari untuk memverifikasi calon peserta didik.
"Saya titip tiga hari terakhir ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Setelah pulang dari sini, silakan langsung turun ke lapangan, keliling dari rumah ke rumah untuk memastikan masih ada anak-anak yang memenuhi kriteria dan bersedia bergabung dengan Sekolah Rakyat," katanya menambahkan.
Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menegaskan bahwa misi utama program ini bukan sekadar memenuhi kuota fasilitas, melainkan memastikan tidak ada satu pun anak di Nganjuk yang pendidikannya terhenti karena kendala ekonomi.
"Target kita satu, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah di Kabupaten Nganjuk. Yang belum masuk Sekolah Rakyat akan kita carikan solusi melalui sekolah negeri, pondok pesantren, atau jalur pendidikan lainnya," tegas Bupati Marhaen.
Di akhir arahan, Bupati meminta para petugas mengutamakan verifikasi faktual di lapangan ketimbang terpaku pada data administratif semata.
Kebijakan ini diambil agar anak-anak dari keluarga yang belum masuk ke dalam basis data kemiskinan resmi, namun kondisi riilnya memprihatinkan, tetap bisa mendapatkan hak pendidikan secara adil.
Editor : SRTVRedaksi