Kediri, SRTV.CO.ID – Pemerintah Kecamatan Kota Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari penyusunan rencana pembangunan tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Kelurahan Banjaran, Selasa (10/2/2026), dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
Musrenbang dihadiri langsung Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Sekretaris Daerah, jajaran asisten Pemkot Kediri, anggota DPRD Kota Kediri, kepala OPD, unsur TNI-Polri, perwakilan Koramil dan Polsek, lurah se-Kecamatan Kota, TP PKK, karang taruna, perwakilan disabilitas, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Vinanda menegaskan bahwa pembangunan Kota Kediri harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas. Anak-anak membutuhkan sarana belajar yang nyaman dan layak karena merekalah generasi penerus Kota Kediri,” tegas Vinanda.
Di sektor kesehatan, ia mendorong camat dan lurah untuk lebih aktif memantau kondisi sarana dan prasarana puskesmas di wilayah masing-masing. Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan kesehatan.
“Jika ada persoalan di lapangan, harus segera diketahui dan ditangani bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Vinanda menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti sanitasi, jalan rusak, potensi banjir, serta pengelolaan sampah agar menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian. Wali Kota mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas produk, kebersihan, inovasi, serta perluasan jejaring kerja sama.
Camat Kota Kediri Agus Suhariyanto menjelaskan, Musrenbang kecamatan merupakan lanjutan dari Musrenbang kelurahan yang telah dilaksanakan pada 19–28 Januari 2026. Dari rangkaian tersebut, tercatat sebanyak 77 usulan prioritas pembangunan.
“Usulan tersebut terdiri dari 24 usulan bidang pembangunan manusia, 33 usulan bidang infrastruktur, serta 20 usulan bidang perekonomian dan pemerintahan,” jelas Agus.
Ia menegaskan seluruh usulan akan dikawal bersama agar dapat masuk dalam skala prioritas dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2027. Penentuan prioritas akan disesuaikan dengan klasifikasi program dalam kamus perencanaan daerah.
“Pengawalan dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga delegasi masyarakat. Usulan yang belum terakomodasi akan diarahkan ke program perangkat daerah lain yang relevan,” pungkasnya.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: AMS
