Nganjuk, SRTV.CO.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Jianto, menyampaikan optimisme tinggi terhadap implementasi Program Makan Bergizi (MBG) di wilayahnya.
Meski sempat diterpa gelombang kritik, politisi dari Fraksi Gerindra ini menargetkan bahwa setidaknya 90 persen anak-anak di Nganjuk sudah dapat menikmati manfaat program ini pada tahun 2026.
Optimisme ini muncul di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) di gedung DPRD setempat, yang menuding pelaksanaan MBG tidak transparan dan gagal di Nganjuk.
Menanggapi kritik, terutama yang menyinggung masalah pemerataan dan dugaan pemotongan porsi, Jianto memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa kendala pemerataan di awal implementasi disebabkan karena program ini tidak menggunakan anggaran dari APBD maupun APBN.
Jianto juga meluruskan kesalahpahaman terkait biaya porsi. Sesuai petunjuk teknis (juknis) MBG, porsi makanan terbagi menjadi porsi besar Rp10.000 dan porsi kecil Rp8.000, bukan Rp15.000 seperti yang diasumsikan masyarakat. Sisa dana sebesar Rp5.000 digunakan untuk operasional dan sewa dapur.
“Sebenarnya tidak ada pemotongan. Dikira porsinya itu Rp15.000. Padahal itu porsi besar itu Rp10.000, porsi kecil Rp8.000. Yang Rp5.000 untuk operasional dan sewa dapur,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa target jumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) atau dapur umum di Nganjuk berkisar antara 94 sampai 95 unit. Saat ini, sudah ada sekitar 50 SPPG yang bersiap, dan 30 hingga 35 di antaranya sudah beroperasi.
Ia berharap hambatan awal terkait pemerataan dapat segera teratasi. “Adapun kalau ada yang sudah siap maka daerah sekitar akan terpenuhi MBG-nya,” ujarnya.
Ia menargetkan agar penerima manfaat MBG di Nganjuk dapat terlayani seluruhnya pada Desember tahun ini.
“Saya sebagai kadernya (Gerindra) di Nganjuk agar berusaha tahun ini bisa mencapai 90 persen untuk bermanfaaat Nganjuk bisa menikmati MBG ini,” ucapnya.
Ya harapan kami sesuai dengan instruksi presiden, mudah-mudahan 2026 yang diharapkan Bapak (presiden) 82 juta bermanfaaat itu bisa terakomodir di tahun 2026,” tutup Jianto.
Sebelumnya terjadi gelombang kritik terhadap implementasi Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Nganjuk.
Hari ini, Selasa (18/11/2025) Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) melakukan aksi di gedung DPRD setempat dan menuntut untuk segera menuntaskan polemik program yang diklaim sebagai terobosan pemenuhan gizi anak tersebut.
Aksi yang dipimpin oleh Suyadi, Ketua FPMN, ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB.
Dalam orasinya, Suyadi menuding pelaksanaan Program MBG di Nganjuk tidak terencana dengan matang, sepihak, dan sarat akan kurangnya transparansi. Ia secara tegas menyatakan program tersebut telah gagal di Nganjuk.
“Kami ingin agar pihak yang terkait memberikan perhatian serius terhadap kasus makan bergizi gratis yang sepihak dan kurang transparan,” ujar Suyadi.
Poin krusial yang disorot FPMN adalah dasar pelaksanaan program yang dinilai cacat prosedur.
Menurut Suyadi, sebagai program yang digadang-gadang oleh negara, seharusnya MBG dibahas dan disiapkan secara komprehensif di tingkat legislatif, bukan diatur secara sepihak.
“Program ini tidak ada yang berhak mengatur, siapapun, bahkan Presiden tidak boleh mengatur (secara sepihak). Krusialnya, program ini tidak terencana dengan matang dan belum siap,” lontarnya.
Reporter : Ahmad Zaki Mawardi
Editor : Inna Dewi Fatimah
