Nganjuk, SRTV.CO.ID – Upacara bendera peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025), di Kertosono, Nganjuk, berubah menjadi panggung kritik tajam. Bukan di alun-alun, bukan di lapangan, melainkan di Jembatan Lama Kertosono (JLK)—jembatan bersejarah yang kini terancam dibongkar pemerintah.
Sekitar 50 warga dari komunitas, LSM, hingga ormas hadir, menjadikan ritual sakral kemerdekaan ini sebagai simbol perlawanan. Merah Putih yang berkibar di atas jembatan tua itu seakan menjadi penegas: rakyat tak rela sejarah dihancurkan atas nama pembangunan.
Sukadi dari Komunitas Kotasejuk menuding pemerintah abai terhadap warisan sejarah.
“Kalau JLK diruntuhkan, maka pemerintah sama saja membunuh sejarah. Kami tidak menolak pembangunan, tapi restorasi jauh lebih bijak ketimbang pembongkaran. Generasi mendatang berhak melihat, bukan sekadar membaca nama JLK di buku,” tegasnya.
Jembatan yang telah ditetapkan sebagai ODCG (Objek Diduga Cagar Budaya) itu seharusnya dilindungi, bukan diperlakukan seperti bangkai besi tak bernilai. Sukadi mengingatkan, pembangunan bisa berjalan tanpa harus merobohkan identitas sejarah.
“Bangun jembatan baru di sampingnya, tapi biarkan tubuh asli JLK tetap berdiri. Itu solusi, bukan penghancuran,” tambahnya.
Nada lebih keras datang dari Ketua GMBI Nganjuk, Sugito. Ia terang-terangan memperingatkan pemerintah daerah agar tidak gegabah.
“Kami bersama rakyat siap berdiri di barisan depan. Jangan hanya hitung untung-rugi proyek, tapi pikirkan martabat sejarah. Kalau pemerintah tetap memaksa, berarti mereka berkhianat pada identitas bangsa,” serunya.
Upacara bendera ini pun melahirkan makna ganda: peringatan kemerdekaan sekaligus perlawanan terhadap pembangunan yang mengorbankan sejarah. Di tengah euforia modernisasi, suara rakyat menggema lantang:
“JLK bukan sekadar jembatan. Ia saksi bisu perjuangan. Menghancurkannya sama saja dengan menghapus ingatan kolektif bangsa.”
Reporter: CR1
Editor : Tim Redaksi SRTV
