Berita  

Membuat Forum Konsultasi Publik Kejaksaan Negeri Nganjuk Sosialisasi Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan untuk UMKM dan Masyarakat

Nganjuk, SRTV.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka sosialisasi peningkatan kualitas standar pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih mandiri, terlindung dari risiko hukum, dan berkembang secara optimal, Rabu (5/2/2025).

Dalam program bertajuk “Jaksa Peluk, Jaksa Peduli UMKM”, Kejari Nganjuk Ika Mauliddhina, SH, M.H. memberikan dukungan hukum dan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Fokus utama dari program ini adalah pertama memberikan bantuan hukum terkait perizinan, hak kekayaan intelektual, dan permasalahan hukum lainnya. Kedua membantu UMKM mengakses layanan hukum yang lebih mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kajari Nganjuk juga menyampaikan bahwa tujuan program ini adalah memberikan rasa aman bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. “Kita ingin memastikan UMKM di Nganjuk berkembang lebih baik dengan dukungan hukum yang solid,” ujarnya.

Selain Jaksa Peluk, Jaksa Peduli UMKM, Kejari Nganjuk juga meluncurkan berbagai program inovatif, di antaranya, JABATAN atau Jaksa Sahabat Petani. Program ini memberikan dukungan hukum kepada petani, terutama dalam mengatasi permasalahan di dunia pertanian, termasuk distribusi pupuk bersubsidi dan konflik agraria.

“Kami hadir untuk memastikan petani terlindungi dari masalah hukum yang dapat menghambat produktivitas mereka,” jelasnya.

Kemudian juga ada program JBL (Jaksa Peduli Budaya dan Lingkungan). Melalui program ini, Kejari Nganjuk mengajak masyarakat menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi dilakukan bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Lalu GEPPAD (Gerakan Percepatan Pendapatan Asli Daerah). Program ini berfokus pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan, pendampingan, dan pemanfaatan potensi lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Sebagai wujud transparansi, Kejari Nganjuk menyediakan sistem pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran integritas pegawai kejaksaan. Hotline pengaduan juga disediakan untuk memastikan pengawasan terhadap kinerja aparatur kejaksaan.

“Jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. Setiap program yang kita jalankan adalah bentuk cinta kita kepada bangsa dan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Fatma

Editor : Tim Redaksi SRTV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *