KEDIRI, SRTV.CO.ID — Perbedaan pandangan antara warga dan pemerintah mencuat terkait kebijakan pengaturan lalu lintas di Jalan Stasiun, Kota Kediri. Warga RW 07 Kelurahan Baluwerti menolak penerapan sistem satu jalur dan penertiban parkir yang diuji coba oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri mulai Senin (5/1/2026) selama satu pekan.
Warga bersikukuh mempertahankan pola parkir dua sisi yang selama ini telah diterapkan. Ketidaksepahaman tersebut terungkap dalam rapat koordinasi dan musyawarah yang digelar di kediaman Ketua RW 07 Baluwerti, Mujianto. Namun, hingga pertemuan berakhir, belum tercapai titik temu antara aspirasi warga dan kebijakan Dishub.
Ketua RW 07 Baluwerti, Mujianto, menilai sistem parkir dua sisi tidak pernah menimbulkan persoalan berarti. Ia juga menyayangkan kebijakan baru yang dinilai diberlakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada warga.
“Keinginan warga jelas, parkir tetap dua sisi seperti sebelumnya. Selama ini tidak ada masalah. Kami kecewa karena tidak ada sosialisasi, tahu-tahu kebijakan baru diterapkan,” ujar Mujianto.
Ia menambahkan, perubahan pengaturan lalu lintas tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas warga serta pelaku usaha di sepanjang Jalan Stasiun yang bergantung pada kemudahan akses parkir bagi pelanggan.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Kediri, Arif Cholisudin, menegaskan uji coba tetap dilaksanakan sesuai rencana. Penertiban parkir dan penerapan satu jalur dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan sistem pengaturan lalu lintas yang paling efektif.
“Uji coba tetap berjalan. Mulai hari ini Jalan Stasiun harus steril dari parkir dan mengikuti skema yang sudah direncanakan. Hasilnya akan kami evaluasi,” jelas Arif.
Hingga kini, perbedaan sikap antara warga dan pemerintah masih belum menemukan kesepakatan. Warga berharap Pemkot Kediri membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum kebijakan tersebut ditetapkan secara permanen, agar kepentingan masyarakat sekitar tetap terakomodasi.***
Reporter: Agus Sulistyo
Editor: AMS
