Nganjuk, SRTV.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hingga pertengahan November 2025, tercatat masih ada sekitar 28,81 persen atau senilai Rp 876 miliar dari total APBD Rp 3,04 triliun yang belum tersalurkan. Realisasi ini terjadi hanya menyisakan kurang lebih 34 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, Dyah Puspita Rini, mengungkapkan bahwa per 25 November 2025, penyerapan anggaran Pemkab Nganjuk baru mencapai 71,19 persen, atau sekitar Rp 2,166 triliun.
“Penyerapan anggaran Pemkab Nganjuk mulai Januari hingga pertengahan November 2025 masih di angka 71,19 persen,” ujar Dyah Puspita Rini, Kamis (26/11/2025).
Meski sisa anggaran yang belum terserap mendekati 30 persen, dia menyatakan bahwa kondisi ini masih dalam batas wajar dan akan diupayakan maksimal dalam sisa waktu yang ada.
Ia menjelaskan bahwa banyak pembayaran barang dan jasa serta anggaran belanja pegawai yang baru akan direalisasikan pada bulan Desember.
“Kami akan berusaha untuk memaksimalkan penyerapan anggaran APBD 2025. Kekurangan penyerapan hingga 28,81 persen adalah hal yang wajar karena memang, di sisa waktu 1 bulan, banyak belanja barang dan jasa yang belum terbayarkan. Selain itu, di bulan depan, anggaran yang tersisa juga belum terpotong anggaran belanja pegawai,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi penyerapan APBD Nganjuk saat ini bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, rata-rata penyerapan anggaran pemerintah kabupaten se-Indonesia masih berada di angka 63,65 persen.
Dengan waktu yang sangat mepet, Pemkab Nganjuk berupaya keras agar sisa anggaran yang besar ini dapat terserap sepenuhnya.
Jika anggaran tersebut tidak terserap, akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Kami targetkan penyerapan anggaran mendekati 100 persen,” tegasnya.
Lanjutnya bahwa adanya selisih penyerapan juga wajar karena banyak proyek lelang yang nilainya lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.
Reporter : Inna Dewi Fatimah
Editor: Tim Redaksi SRTV
